Kelangkaan Sembako Permainan Spekulan

03-06-2015 / KOMISI VI

Memasuki bulan Ramadhan, fenomena tahunan meningkatnya permintaan akan komoditas pangan yang berujung pada kenaikan harga sembako kembali terjadi di tanah air . Bahkan terjadi kelangkaan akibat aksi spekulan, adanya penimbunan bahan pangan, dan terkendalanya distribusi pasokan yang lambat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono berpendapat bahwa harus dilakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian terkait kelangkaan tersebut, jangan sampai kelangkaan sembako hanya dibebankan pada Kementerian Perdagangan.

“Saya kurang yakin bahwa terjadi kelangkaan sembako di Indonesia, padahal puasa kan masih lama, saya melihat permintaan masyarakat akan sembako masih belum meningkat tinggi dibandingkan permintaan saat puasa nanti.” ungkap Bambang Haryo di Jakarta, Rabu (3/6)

Politisi Gerindra ini juga berpendapat bahwa, “belum puasa saja sudah terjadi kelangkaan sembako, tentu ini ada spekulan yang menginginkan untuk mencari keuntungan di saat-saat permintaan sembako meningkat terutama di saat puasa dan lebaran”.

“ Karena itu langkah cepat yang harus dilakukan Kementerian Perdagangan dengan  melakukan operasi pasar dan menyelidiki atas kelangkaan tersebut. Operasi pasar diharapkan dapat menstabilkan dan menekan harga-harga sembako di pasar”, ungkap Bambang Haryo.

Sejauh ini, kenaikan dan kelangkaan sembako belum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, namun dalam hal ini pemerintah perlu melakukan antisipasi agar tidak tidak meresahkan dan memberatkan masyarakat. Selain itu Komisi VI juga berencana memanggil Menteri Perdagangan terkait dengan permintaan bahan pangan yang tinggi pada bulan puasa dan lebaran. (skr)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...